Tak Berwenang Nilai Putusan DKPP soal Hasyim Asy’ari, Badan Pengawas Pencoblosan Suara: Tugas Kami Mengawasi

JAKARTA – Badan Pengawas Pemungutan Suara Rakyat (Badan Pengawas Pencoblosan Suara) tak mau menilai salah atau benarnya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemungutan Suara Rakyat (DKPP) yang mencopot Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum) Lantaran terbukti melakukan tindakan asusila Di PPLN Den Haag, Belanda. Lembaga pengawas Pemungutan Suara Rakyat tak Memiliki wewenang menilai hal tersebut.

“Yang Berhubungan Bersama putusan DKPP, Badan Pengawas Pencoblosan Suara ini tidak bisa menilai putusan yang dikeluarkan Dari DKPP. Tetapi Badan Pengawas Pencoblosan Suara hanya bisa menghormati putusan Dari yang dikeluarkan DKPP,” ujar Anggota Badan Pengawas Pencoblosan Suara Puadi, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Puadi menyebut kewenangan dan tugas Badan Pengawas Pencoblosan Suara ialah mengawasi termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dari sebab itu, pihaknya Berencana menjalankan perintah DKPP Sebagai mengawasi pelaksanaan putusannya.

“Badan Pengawas Pencoblosan Suara tentunya diberi tugas dan kewenangan Sebagai mengawasi seluruh putusan. Tidak hanya putusan DKPP termasuk putusan Badan Pengawas Pencoblosan Suara itu sendiri, Lalu putusan MK, termasuk putusan-putusan para hakim,” jelasnya.

“Karena Itu ini Sesudah keluarnya putusan yang dikeluarkan DKPP, Badan Pengawas Pencoblosan Suara tetap mengawasi secara administrasi perkembangan keluhan putusan tersebut Sebagai memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan ini berjalan konsisten,” sambungnya.

Sebelumnya, DKPP memutuskan Sebagai memberhentikan secara tetap Hasyim Asy’ari Di jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum RI.

Hal ini menjadi putusan DKPP Di sidang putusan Yang Berhubungan Bersama Peristiwa Pidana dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asy’ari Di anggota PPLN Den Haag, Belanda. Di putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan Di Pengadu.

“Dua, Memberi Pembatasan pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung Dari putusan ini dibacakan,” ujar Ketua Majelis sidang, Heddy Lugito Hingga ruang Pertemuan Utama DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Ketiga, Majelis DKPP juga meminta kepada Kepala Negara RI Sebagai melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari Dari putusan ini dibacakan. Badan Pengawas Pencoblosan Suara diperintah mengawasi putusan tersebut.

“Empat, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Badan Pengawas Pencoblosan Suara) Sebagai mengawasi pelaksanaan putusan ini,” pungkasnya.

(kri)