Kemenag Gandeng Kemendagri, dan Lembaga Proses Hukum Agama Tangani Persoalan Nikah Siri

JAKARTA – Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin berkomitmen mengatasi persoalan pernikahan yang tidak tercatat, atau dikenal Didalam nikah siri. Persoalan nikah siri tidak hanya memengaruhi status hukum pasangan, tetapi juga hak-Perlindungan Anak yang dilahirkan Didalam pernikahan tersebut.

Karenanya, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Untuk Negeri (Kemendagri), dan Lembaga Proses Hukum Agama, Membahas langkah proaktif Sebagai merumuskan solusi Pada permasalahan tersebut.

“Pernikahan tidak tercatat, pernikahan siri, masih saja terjadi. Agak sulit kita antisipasi Sebab tersembunyi. Tapi kita harus Memahami dan merasakan dampak sosiologis yang tidak produktif Didalam terjadinya pernikahan yang tidak tercatat,” ujar Kamaruddin, Minggu (14/7/2024).

Didalam melibatkan banyak pihak, menurut Kamaruddin, persoalan pernikahan yang tidak terdaftar dapat ditangani Didalam sinergis. Kemendagri dan Lembaga Proses Hukum Agama Memperoleh peran krusial Untuk memperkuat data administrasi kependudukan, dan produk hukum kependudukan.

“Didalam terjadinya pernikahan yang tidak tercatat, Kemenag, Kemendagri, dan Lembaga Proses Hukum Agama harus bekerja sama mencari solusi. Hal ini Sebagai Menantikan agar pernikahan tidak tercatat dapat diminimalisasi, dan menekan dampak yang terjadi Untuk kehidupan sosial,”ucapnya.

Kamaruddin juga menginstruksikan kepada para penghulu Sebagai menyorot Permasalahan pernikahan dini dan kerentanan keluarga yang juga perlu dibahas bersama Kemendagri dan Lembaga Proses Hukum Agama. Sebab penghulu memegang peran yang sangat penting, dan menjadi garda terdepan Sebagai mencegah persoalan tersebut.

“Banyak persoalan sosial keagamaan, khususnya yang Yang Terkait Didalam Didalam ketahanan keluarga. Perceraian, pernikahan dini, dan Tindak Kekerasan Rumah tangga merupakan Permasalahan yang setiap Pada harus selalu diperhatikan Dari penghulu,”tuturnya.