Helmy Faishal Desak Kominfo Segera Tangani Gangguan Pusat Data Nasional

JAKARTA – Anggota Komisi I Wakil Rakyat Helmy Faishal Zaini sangat menyayangkan adanya gangguan serius Ke Pusat Data Nasional (PDN) Kominfo yang diduga akibat serangan ransomware. Menurutnya, gangguan ini telah mengganggu pelayanan Perpindahan Penduduk Ke bandara, pelabuhan, dan unit layanan paspor yang sangat vital Untuk Kegiatan Kelompok dan wisatawan.

Helmy Faishal mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sebagai segera bertindak cepat mengatasi masalah ini dan tidak membiarkan situasi berlarut-larut. Dia menuturkan, Kominfo harus Memberi penjelasan yang jelas dan rinci mengenai penyebab gangguan ini, apakah akibat malfungsi sistem atau serangan siber.

“Ketidakjelasan ini menimbulkan kekhawatiran dan spekulasi Ke kalangan Kelompok,” ujar Helmy Faishal Di keterangan tertulisnya, Jumat (28/6/2024).

Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, sistem Keselamatan PDN seharusnya mampu menangkal serangan siber, mengingat pentingnya data yang dikelola. Dia menambahkan, transparansi Bersama pihak Kominfo Di mengungkapkan langkah-langkah penanganan yang telah dan Akansegera diambil sangat diperlukan.

“Publik berhak mengetahui Kemakmuran sebenarnya dan upaya yang dilakukan Sebagai memulihkan situasi,” tuturnya.

Dia menilai gangguan ini Berpotensi Sebagai merusak reputasi Indonesia Ke mata dunia internasional, terutama Lantaran dampaknya langsung dirasakan Bersama wisatawan mancanegara yang membutuhkan layanan Perpindahan Penduduk. “Kemenkominfo harus segera Memutuskan tindakan nyata Sebagai memulihkan situasi ini dan memastikan bahwa gangguan serupa tidak terjadi lagi Ke masa Didepan,” katanya.

Dia juga Merangsang Kominfo harus memastikan bahwa data yang dikelola Bersama PDN tetap aman dan tidak disalahgunakan. Hal itu mengingat pentingnya perlindungan data pribadi sesuai Bersama Perundang-Undangan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dia menegaskan bahwa Pelanggar Pada perlindungan data pribadi dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius dan merusak kepercayaan publik. “Kami Akansegera terus mengawasi perkembangan situasi ini dan memastikan Kemenkominfo bertindak sesuai Bersama tanggung jawabnya, Untuk kepentingan publik dan Keselamatan nasional,” pungkasnya.