Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali Menyediakan insentif berupa keringanan denda Pph kendaraan bermotor. Komunitas Memperoleh kesempatan Sebagai membayar Pph kendaraan tanpa dikenakan Hukuman Politik administratif atau denda keterlambatan.
Langkah yang memasuki periode kedua Ke tahun ini berlangsung mulai 2 November hingga 31 Desember 2026.
Sebagai diketahui, insentif ini masih sama seperti Langkah pemutihan pertama Hingga Jakarta yang berlangsung Ke Juni hingga Agustus 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemutihannya mencakup penghapusan Hukuman Politik administratif Pph Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Pembebasan diberikan secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan,” demikian dikutip Bersama akun Instagram Humas Pph Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemprov DKI Jakarta tidak menetapkan persyaratan khusus Untuk Komunitas yang ingin memanfaatkan Langkah tersebut. Penghapusan Hukuman Politik juga dilakukan secara otomatis Bersama sistem ketika wajib Pph melakukan pembayaran.
Pemilik kendaraan bisa mendatangi kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Sebagai membayar Pph kendaraan sekaligus memperoleh penghapusan Hukuman Politik denda.
Selain datang langsung, pembayaran Pph kendaraan juga dapat dilakukan secara daring Melewati Gadget Lunak Signal.
Persyaratan pembayaran tetap mengikuti Syarat yang berlaku Sebagai pembayaran Pph kendaraan tahunan.
Syarat ini tidak berlaku Sebagai pengurusan Pph kendaraan lima tahunan. Wajib Pph tetap harus datang langsung Hingga kantor Samsat.
Cara perpanjang STNK via online
Pemilik kendaraan bermotor kini dapat mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan tanpa harus mendatangi kantor Samsat. Layanan pengesahan tahunan ini dapat dilakukan secara praktis langsung Bersama Smart Phone pintar.
Kemudahan digital ini khusus berlaku Sebagai pengesahan STNK tahunan. Sambil Itu Sebagai perpanjangan masa berlaku lima tahunan, pemilik kendaraan tetap wajib datang Hingga kantor Samsat Lantaran membutuhkan prosedur cek fisik kendaraan secara langsung.
Sebelumnya mengajukan perpanjangan online, pemilik kendaraan wajib menyiapkan beberapa dokumen persyaratan. Berkas tersebut mencakup KTP asli beserta fotokopi sesuai identitas Ke BPKB atau STNK, STNK asli dan fotokopi, serta ketersediaan dana guna pembayaran Pph sesuai besaran ketetapan.
Proses pengajuan perpanjangan STNK tahunan secara online dapat diakses Melewati Gadget Lunak Samsat Digital Nasional (Signal). Berikut adalah tahapan lengkap pengurusannya:
1. Unduh Gadget Lunak Signal Ke platform penyedia Gadget Lunak Hingga Smart Phone.
2. Buka Gadget Lunak lalu lakukan pendaftaran akun Terbaru Bersama mengisi data diri seperti NIK, nama lengkap sesuai KTP, alamat email, dan nomor telepon HP.
3. Unggah foto e-KTP asli dan lakukan verifikasi biometrik Melewati swafoto sesuai petunjuk Ke layar. Selesaikan proses registrasi Bersama memasukkan kode OTP yang dikirim Melewati SMS.
4. Masuk Hingga menu Pendaftaran Pengesahan STNK, Setelahnya Itu tambahkan data kendaraan milik pribadi atau anggota keluarga Untuk satu Kartu Keluarga (KK) Bersama menginput Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) serta 5 digit terakhir nomor rangka.
5. Ajukan pengesahan STNK. Sistem Akansegera memverifikasi data dan menerbitkan e-SKKP (Elektronik Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran) lengkap Bersama kode pembayaran yang aktif Pada 2 jam.
6. Bayar tagihan Sebelumnya batas waktu kode pembayaran berakhir Melewati mitra perbankan seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, BSI, Bank Daerah (BPD), atau kanal Perdagangan Elektronik dan minimarket yang bekerja sama.
7. Penerbitan e-TBPKP dan e-Pengesahan STNK secara digital Akansegera langsung Diberikan Hingga Untuk Gadget Lunak Setelahnya pembayaran terkonfirmasi. Pemohon yang memerlukan fisik TBPKP dapat memilih opsi pengiriman dokumen Hingga alamat tinggal via PT Pos Indonesia atau mengambilnya langsung Hingga kantor Samsat terdekat.
(ryh/mik)
Artikel ini disadur –> Cnnindonesia News: Sampai Kapan Pemutihan Denda Pph Kendaraan Jakarta?











