Ormas Keagamaan Tak Akansegera Langgar Hak Fundamental jika Kelola Tambang

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah meyakini organisasi kemasyarakatan ( ormas) keagamaan tidak Akansegera melakukan Pelanggar Ham (Hak Fundamental) jika mengelola tambang . Izin tambang Bagi ormas keagamaan telah diatur Untuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Bagaimana ormas keagamaan bisa melakukan Pelanggar Hak Fundamental, ya tidak Mungkin Saja juga, kan kami punya juga rambu-rambu,” kata Ikhsan Untuk dialog Polemik Trijaya bertajuk ‘Ormas Agama Urus Tambang, Buat Apa?’, Sabtu (8/6/2024).

Ikhsan menegaskan, ormas keagamaan seperti NU dan Muhamadiyah sudah terbiasa mengelola manusia Untuk dunia Pembelajaran, Justru Kesejaganan, Supaya pengelolaan tambang bukan hal yang berat.

“Punya juga manajemen tata kelola, jangan lupa, mengelola tambang manusia itu, mengelola orang Karena Itu baik Di pesantren Di mana-mana itu lebih Untuk mengelola tambang,” katanya.

“Karena Itu kalau kita, NU dan Muhammadiyah, sudah mampu menata kelola Puskesmas Bersama baik, menata kelola manajemen pesantren, menata kelola Pembelajaran Bersama baik, mengelola berpuluh puluh universitas Bersama baik, ya apalagi tambang yang mudah?” sambungnya.