KSPI Bakal Gelar Unjuk Rasa Unjuk Rasa Tolak Tapera Di 6 Juni Di Istana Bangsa

JAKARTA – Ri Partai Buruh , Said Iqbal merespons Langkah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang beberapa waktu lalu ditetapkan Bersama pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Said mengatakan pihaknya Berencana Melakukan Unjuk Rasa Unjuk Rasa menuntut dicabutnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tapera Di 6 Juni 2024 mendatang.

“Partai Buruh dan KSPI Berencana Menyusun Unjuk Rasa besar yang Berencana diikuti ribuan buruh Di hari Kamis tanggal 6 Juni Di Istana Bangsa, Jakarta, Bersama Keinginan Untuk mencabut PP Nomor 2124 tentang Tapera dan merevisi Perundang-Undangan Tapera,” ujar Said Iqbal lewat keterangannya, Minggu (2/6/2024).

Selain Tapera, ia menyebutkan pihaknya juga menuntut agar dicabutnya sejumlah Langkah pemerintah seperti Langkah Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesejajaran dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Di Itu, buruh Berencana menyuarakan Keinginan Untuk mencabut PP tentang Langkah Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesejajaran, menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal, mencabut omnibus law Perundang-Undangan Cipta Kerja, dan Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM),” tegasnya.

Lebih jauh, pihaknya juga Berencana mengajukan judicial review Perundang-Undangan Tapera Hingga Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Selain Unjuk Rasa Di hari Kamis, Partai Buruh dan KSPI Untuk waktu Didekat Berencana mengajukan judicial review Perundang-Undangan Tapera Hingga Mahkamah Konstitusi dan judicial review PP Tapera Hingga Mahkamah Agung,” jelasnya.

Diberitakan Sebelumnya, Ri Joko Widodo (Jokowi) Menyambut Baik perihal gaji buruh atau karyawan swasta yang dipotong 3% Untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Jokowi mengklaim bahwa aturan tersebut telah diperhitungkan.

“Semuanya dihitung lah biasa Untuk Aturan yang Terbaru itu pasti Kelompok juga pasti ikut berhitung. Mampu atau gak mampu berat atau gak berat,” kata Jokowi usai Berpartisipasi Untuk Kegiatan Inaugurasi Ke Ansor Masa Di, Di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Jokowi mencontohkan seperti Aturan BPJS. Awal mulanya Merasakan respons ramai Untuk Kelompok. Tapi, katanya, Setelahnya berjalan Kelompok dapat merasakan manfaatnya.

“Seperti dulu waktu BPJS, Di luar yang BPI gratis 96 juta kan juga rame. Tapi Setelahnya berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa Puskesmas tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang Berencana dirasakan Setelahnya berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra,” kata Jokowi.