Gunakan Backup Server Di Cold Site Batam

JAKARTA – Pembantu Pemimpin Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Perlindungan (Menko Polhukam) , Hadi Tjahjanto Berkata pemerintah Ditengah memulihkan layanan publik terdampak serangan siber ransomware Di Pusat Data Nasional Sambil Itu (PDNS) 2 . Perawatan diputuskan Setelahnya Hadi menghadap Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi), Senin (1/7/2024).

“Terbaru saja saya memimpin Diskusi tingkat Pembantu Pemimpin Negara yang dihadiri Pembantu Pemimpin Negara Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Siber dan Sandi Negeri, dan Wakil Pembantu Pemimpin Negara Badan Usaha Milik Negeri Menyoroti Yang Terkait Di tindak lanjut perintah Bapak Pemimpin Negara agar seluruh layanan publik dapat kembali normal Di bulan Juli 2024,” ujar Hadi kepada wartawan yang dikutip, Selasa (2/7/2024).

Hadi menjelaskan Pemimpin Negara Jokowi mengarahkan layanan publik kembali normal Di Juli 2024. Ia pun menjelaskan bahwa layanan PDNS 2 Akansegera menggunakan backup server Di cold site Batam.

“Proses Perawatan layanan tersebut salah satunya menggunakan backup server Di cold site Batam yang Setelahnya Itu diaktifkan Di fasilitas PDNS 1 dan Data Center Temporary milik penyedia,” tutur Hadi.

Hadi menegaskan bahwa backup data merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. “Ini mandatori, tidak opsional lagi. Agar kalau secara operasional PDNS berjalan, ada gangguan, masih ada backup yaitu Di DRC atau Cold Site yang ada Di Batam dan bisa auto gate interactive service,” terangnya.

Di Detail, Hadi pun mengatakan bahwa pemerintah Akansegera menyiapkan pengaturan Yang Terkait Di penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai Di tingkat klasifikasi data mulai Di data strategis, data terbatas, hingga data terbuka.

“Di Sebab Itu nanti ada data-data yang sifatnya umum atau terbuka seperti statistik dan sebagainya Akansegera disimpan Di cloud, Agar tidak penuh data yang ada Di PDN,” papar Hadi.

Di Di itu, kata Hadi, BSSN Akansegera terus Memperbaiki Perlindungan siber Di cara menyambungkan komando kendali BSSN serta mengaktifkan Computer Security Insident Response Team (CSIRT) yang Akansegera terus Menyimak upaya pengelolaan PDN dan backup data.

“Tentunya, kita juga diperintah Bapak Pemimpin Negara Bagi meninjau kembali Peraturan/Instruksi Pemimpin Negara Yang Terkait Di Di operasional siber termasuk BSSN dan jajarannya, Agar nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan,” tutupnya.