Peringati HUT Ke-1, GKSR Usulkan Parliamentary Threshold 1% Di RUU Pemilihan Umum Nasional

JAKARTA – Ketua Umum Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) Said Iqbal menyebut partai-partai nonparlemen yang tergabung Untuk GKSR mengusulkan ambang batas Dewan atau Parliamentary Threshold (PT) Untuk RUU Pemilihan Umum Nasional ditetapkan 1%.

“GKSR berpendapat parliamentary threshold adalah 1% Bersama tetap Merencanakan fraksi gabungan Di tingkat nasional Dewan Perwakilan Rakyat RI dan/atau stembus accoord Di Untuk pemilihan yang dilakukan Sebelumnya Pemilihan Umum Nasional atau Di awal, bukan sesudah,” ujarnya Di HUT Ke-1 GKSR, Di kawasan Grand Hyatt, Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

Menurut Said, usulan 1% tersebut merujuk Di hasil Eksperimen tentang sistem Pemilihan Umum Nasional, termasuk penggunaan rumus Taagepera. Angka tersebut tidak seharusnya diubah Sebagai kepentingan Lembaga Perwakilan Rakyat yang sudah berada Di Dewan.

Baca juga: GKSR: PT 5 Persen Sebaiknya Dihindari, Ambang Batas Dewan Cukup 1 Persen

Pihaknya juga mengusulkan penyederhanaan proses verifikasi Bagi Lembaga Perwakilan Rakyat peserta Pemilihan Umum Nasional. Lembaga Perwakilan Rakyat nonparlemen yang sudah pernah menjalani verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Di Pemilihan Umum Nasional Sebelumnya Itu cukup menjalani verifikasi administrasi.

Sedangkan Lembaga Perwakilan Rakyat yang Mutakhir pertama kali mengikuti Pemilihan Umum Nasional tetap harus menjalani verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Lihat video: GKSR Desak Pemerintah Libatkan Partai Nonparlemen Di Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Nasional!

“Tidak ada alasan Bagi partai Dewan, delapan parpol yang ada Di Dewan Perwakilan Rakyat, mengotak-atik angka Sebagai akal-akalan. GKSR meminta agar Di Untuk revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Nasional ini, Lembaga Perwakilan Rakyat Dewan cukup mendaftar. Tidak perlu diverifikasi administrasi (vermin) dan tidak perlu diverifikasi faktual atau verfak,” tuturnya.