Dalam sebuah pengumuman yang memicu diskusi luas, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk menjauhi figur yang berpotensi menjadi sumber masalah di dalam susunan kabinetnya. Rekomendasi ini disampaikan dengan tujuan menjaga efisiensi dan produktivitas pemerintahan. Respons positif terhadap saran ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil.
Menurut Leo Situmorang, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti Toksik Orba, pernyataan Luhut mengandung pesan yang penting bagi kelangsungan pemerintahan Prabowo-Gibran. Menjauhkan diri dari penempatan individu-individu bermasalah di posisi strategis di dalam pemerintahan adalah langkah yang cerdas. Leo menegaskan pentingnya seleksi yang teliti dalam menyusun tim kabinet, mengingat kesuksesan Prabowo sebagai presiden terpilih akan sangat bergantung pada komposisi timnya.
Dalam konteks ini, kepercayaan terhadap Luhut sebagai salah satu orang terdekat Presiden Joko Widodo menambah bobot penting atas saran tersebut. Leo menyebut analisis atas pernyataan Luhut sebagai langkah positif menuju pemerintahan yang berkelanjutan. Dengan menjaga kualitas dan integritas anggota kabinet, diharapkan masalah di masa mendatang dapat diminimalisir, sejalan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo sendiri memberikan dukungan terhadap pandangan Luhut, menyatakan bahwa saran tersebut tepat. Dengan demikian, keselarasan pandangan antara Luhut, Prabowo, dan Jokowi menunjukkan konsistensi dalam upaya menjaga kestabilan dan kinerja pemerintahan. Meskipun demikian, pertanyaan tentang siapa yang dimaksud dengan ‘orang bermasalah’ harus ditujukan langsung kepada Luhut. Hal ini menegaskan bahwa transparansi dan komunikasi terbuka tetap menjadi prinsip dalam pembentukan kabinet yang efektif dan dipercaya oleh masyarakat.
