Hilirisasi Tambang Ugal-ugalan, Dewan Perwakilan Rakyat Desak Prabowo Evaluasi Inisiatif Jokowi

JAKARTA – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Mulyanto mendesak Prabowo Subianto sebagai Pemimpin Negara terpilih Menilai kembali Inisiatif hilirisasi Setelahnya resmi menggantikan Jokowi.

Menurut dia Inisiatif hilirisasi yang dijalankan Jokowi jauh Untuk kata berhasil Lantaran keuntungan ekonomis yang didapat tidak sebanding Di kerusakan lingkungan Di semua area penambangan. Sejumlah kalangan menyebut pengelolaan tambang secara ugal-ugalan atas nama hilirisasi telah mendatangkan kutukan sumber daya alam.

Sumber daya alam yang seharusnya dapat menjadi sumber Kesejaganan Kelompok Di Disekitar tambang, malah hidup Untuk Kepuasan yang sangat memprihatinkan. Dia menandaskan, anomali Yang Berhubungan Di Jurang Kaya Miskin yang justru terjadi Di Area kaya SDA atau Area yang digencarkan Inisiatif hilirisasi, yang sering disebut sebagai “Kutukan Sumber Daya Alam” (Deutch Desease) ini perlu diteliti lebih Untuk Dari Pemerintah dan para ahli.

“Tetapi menurut dugaan saya, hal ini disebabkan Lantaran rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pembangunan yang berasal Untuk dana Untuk hasil (DBH) serta Pph lainnya Dari Pemerintah Area, termasuk juga merebaknya Tindak Kejahatan-Tindak Kejahatan Penyuapan tambang. Supaya pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak Untuk Kesejaganan Kelompok atau lambat dicapai,” tegas Mulyanto Untuk pernyataannya, Jumat (26/7/2024).

Dia melihat Kelompok direkrut hanya sebatas pekerja kasar Lantaran keterbatasan keahlian. Ditambah penyimpangan Untuk pengelolaan lingkungan menyebabkan sumber air dan lahan menyusut, yang membuat Lebih merosotnya pembangunan bidang Pertanian Di Area tersebut.

Sebab itu, Yang Berhubungan Di Inisiatif hilirisasi, pihaknya meminta agar Pemimpin Negara berikutnya Menilai Keputusan yang berlaku Di ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan Sebagai Kesejaganan rakyat.

Dia mendesak pemerintah agar melarang Produk Ekspor produk nikel setengah Karena Itu berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan ferronikel serta segera mengimplementasikan moratorium pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.

“Kita perlu Merangsang hilirisasi nikel Di nilai tambah tinggi Supaya efek gandanya Untuk Kelompok Meresahkan Di membangun pabrik smelter yang memproduk nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai, dll,” tandasnya.

Di Di Itu, perlu audit komprehensif Pada smelter-smelter Untuk China yang rawan kebakaran Supaya menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit,” tegasnya.