BPR BPRS dan Dukcapil Perkuat Konversi Digital hingga Perlindungan Data Pribadi

JAKARTA – BPR BPRS anggota Perbarindo dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Di Negeri menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Penandatanganan tersebut sebagai upaya mempercepat transformasi digital dan memperkuat perlindungan data pribadi Ke Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

“Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga Sebagai melindungi industri kita Di risiko penyalahgunaan data,” ujar Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah Di pernyataan, dikutip Ke Sabtu (8/3/2025).

Dia menekankan bahwa industri BPR harus siap Berjuang Didalam perubahan preferensi nasabah yang Lebih mengarah Ke layanan digital. Sambil Itu, Direktur Utama BPR DP Taspen, Iwan Soeroto, menegaskan bahwa PKS Didalam Dukcapil yang Ke fasilitasi Dari Perbarindo Akansegera memperkuat Konversi Digital layanan Ke sektor BPR.

“Kerja sama ini memungkinkan BPR Sebagai melakukan verifikasi data nasabah secara langsung Lewat sistem Dukcapil. Didalam KTP elektronik, BPR bisa melakukan autentikasi data nasabah secara real-time, memastikan keaslian data lebih cepat dan akurat, serta mencegah penyalahgunaan,” jelasnya.

Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, mengajak BPR BPRS anggota Perbarindo Sebagai Menantikan tantangan ekonomi digital Didalam memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). “Pemanfaatan data kependudukan yang akurat Akansegera menjadi faktor utama Di Merangsang efisiensi layanan perbankan serta Meningkatkan inklusivitas keuangan Bagi Kelompok,” kata Teguh.

Ia menegaskan bahwa integrasi data kependudukan Didalam sistem BPR Akansegera Menyediakan dampak positif Bagi industri keuangan, terutama Di hal mitigasi risiko kredit dan peningkatan akurasi data nasabah. Dukcapil berkomitmen Sebagai terus mendukung sektor keuangan, termasuk BPR BPRS, Di Berjuang Didalam tantangan era digital.

Lebih Jelas, Didalam adanya kerja sama ini, BPR BPRS diharapkan Lebih siap Di Berjuang Didalam tantangan Konversi Digital, terutama Di menjaga Perlindungan data nasabah. Implementasi IKD dan integrasi sistem Didalam Dukcapil menjadi langkah penting Di mempercepat layanan keuangan berbasis digital dan memastikan perlindungan data pribadi sesuai Didalam regulasi yang berlaku.

“Langkah ini juga Menunjukkan komitmen bersama Ditengah pemerintah dan industri keuangan Di menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, efisien, dan inklusif Bagi seluruh Kelompok Indonesia,” kata dia.

(nng)