BNPB Ungkap Tren Kejadian Bencana Dampak Erupsi Gunungapi Menimbulkan Kekhawatiran Di 2024

JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) , Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan pihaknya mencatat Tren kejadian bencana dampak erupsi gunungapi Menimbulkan Kekhawatiran Di tahun 2024. Bencana sekunder tersebut menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

“Di 2024 ini yang menonjol kejadian gunung ini juga luar biasa,” ujar Suharyanto Di Berpartisipasi Untuk simulasi evakuasi mandiri Di kaki Gunung Merapi, Jawa Di, Untuk keterangannya, Jumat (28/6/2024).

Mulai Untuk Gunungapi Marapi Di Sumatera Barat, Suharyanto menceritakan bagaimana bencana sekunder yang terjadi Di dua bulan lalu itu Setelahnya Itu menelan korban hingga 72 orang termasuk kerugian materil lainnya.

Menurut hasil kaji cepat, kawasan Gunungapi Marapi Mutakhir Memperoleh dua sabo dam Sebagai Bencana Alam lahar hujan gunungapi. Hal itu menjadi salah satu faktor penyebab petaka yang ada Di sana. Hingga tahun 2026 pemerintah menargetkan Sebagai membangun sabo dam Di 56 titik.

Angka itu masih jauh jika dibanding Didalam keberadaan sabo dam Di kawasan Gunungapi Merapi yang mana hingga Di ini sudah ada sebanyak 200 lebih sabo dam sebagai jalur lahar.

“Di sana ada penghambat aliran lahar atau sabo dam. Di sini ada 200 lebih sudah dibangun. Sambil Di Marapi Mutakhir dua. Kita bangun sampai 2026 rencananya ada 56 sabo dam,” jelas Suharyanto.

Berikutnya, Gunungapi Ruang yang ada Di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Suharyanto mengenang, jika Di Di itu pemerintah terlambat Menyediakan informasi peringatan dini dan tidak segera mengevakuasi warga maka kemungkinan besar Akansegera jatuh korban jiwa.

“Ada Gunungapi Ruang Di Sitaro. Meletus 2024. Untungnya kita segera Menyediakan informasi. Hitungannya jam. Terlambat sedikit kita Menyediakan informasi dan mengevakuasi Kelompok pasti ada korban. Lantaran Di sana masih ada yang tinggal Di kaki gunung sebanyak 830-an orang. Ada dua kampung habis disapu erupsi,” kenang Suharyanto.

Berikutnya erupsi Gunungapi Ibu Di Halmahera Barat, Maluku Utara. Meski Di ini status sudah turun menjadi level III, Tetapi pemerintah Lokasi setempat sempat dibuat kepayang melakukan upaya penanganan darurat.