Tim Menteri Pejabat Tingginegara Harus Berlandaskan Kedaulatan Rakyat

JAKARTA – Perdebatan mengenai orang toxic dilarang masuk Tim Menteri Pejabat Tingginegara kian memanas. Menko Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal Asing Luhut Binsar Panjaitan yang meminta Kepala Negara terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tidak memasukkan pihak/orang toxic Hingga pemerintahannya.

Pengamat politik Rocky Gerung menyikapi perihal itu bahwa pemerintahan siapa pun Sebagai benar-benar kembali kepada konstitusi yakni Memberi Keadaan dan keadilan kepada rakyat.

“Tim Menteri Pejabat Tingginegara Hingga depannya perlu dibangun berdasarkan awal republik dibentuk yaitu kedaulatan rakyat, kesetaraan warga Negeri,” ujar Rocky Ke Inisiatif Rakyat Bersuara Ke iNews TV yang dipandu moderator Aiman Witjaksono, Selasa (14/5/2024).

Mantan politikus Partai NasDem Zulfan Lindan mengatakan, ucapan Luhut yang meminta Prabowo tidak mengajak orang atau pihak toxic Hingga pemerintahan sebagai hal yang dapat dimaknai Di berbagai sudut pandang Ke kalangan publik.

“Pak Luhut berbicara seperti menyinggung dirinya sendiri atau bisa dibilang beliau mengkritik dirinya sendiri,” katanya.

Mestinya Luhut menjelaskan lebih spesifik makna toxic yang tepat. “Kriteria toxic itu seperti Penyuapan, kolusi, nepotisme, penyimpangan, Kartu Merah hukum. Kalau dimaknai secara positif ya Bisa Jadi maksudnya mencari orang yang lebih bersih Hingga depannya,” ujar Zulfan.

Menurut dia, perlu juga ada pemikiran matang Yang Terkait Didalam Wacana penambahan jumlah kementerian Ke Tim Menteri Pejabat Tingginegara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka apakah benar-benar berdampak nyata Ke peningkatan Keadaan rakyat atau justru Sebagai Gantinya.

“Penambahan kementerian tidak membebani APBN dan yang paling penting indikatornya harus dapat Meningkatkan Keadaan Komunitas,” ucapnya.