PDIP Bilang Revisi Aturantertulis Kementerian Bangsa Hanya Bagi Bagi-Bagi Kekuasaan

JAKARTA – PDIP mewanti-wanti Didalam adanya revisi Undang-Undang (Aturantertulis) Kementerian Bangsa tidak hanya dipakai Bagi kepentingan ‘Bagi-Bagi kue’ kekuasaan. Hal ini dikatakan Didalam Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat Di Konferensi Pers Rakernas IV PDIP Di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Bagi-Bagi kue ini disebut Djarot Di pemerintahan Pemimpin Negara dan wakil Pemimpin Negara terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Akansegera dibentuk.

“PDIP Menyediakan warning, Menyediakan masukan, janganlah terjadi, misalnya RUU Kementerian Bangsa itu hanya Bagi Bagi-Bagi kekuasaan, Bagi-Bagi Bangku, Bagi-Bagi kue Bagi mengakomodasi berbagai macam kepentingan Organisasi Politik yang kemarin memenangkan Pak Prabowo,” kata Djarot.

Djarot juga ikut mengungkit Penyakit birokrasi yang dinamakan Empire Building Syndrome, atau sindrom membangun kerajaan. Menurutnya, Didalam adanya sindrom itu, seakan Bagi membangun kerajaan, Bagi membangun banyak departemen, banyak organisasi, yang sangat dikhawatirkan menimbulkan berbagai macam akses negatif.

“Akses negatifnya tumbuhnya ego sektoral, tumpang tindih satu Didalam yang lain, berebut kewenangan dan sumber daya utamanya uang dan ini dikhawatirkan Akansegera terjadi empire building seperti ini, dikhawatirkan makin tumbuh suburnya nepotisme kolusi dan Penyalahgunaan Jabatan,” ucapnya.

Seharusnya, lanjut Djarot, Untuk revisi Aturantertulis Kementerian Bangsa, yang perlu dikedepankan yakni efektivitas dan efisiensi. Didalam bertambahnya jumlah Kementerian artinya menambah jumlah Biaya atau tidak efisien.

“Pemerintah bertambah Kementerian berarti bertambah Biaya. Bertambah Kementerian berarti nanti bertambah sibuk bagaimana mengkoordinasikan kementerian-kementerian yang Mutakhir ini,” kata dia.

Didalam Detail, Djarot sendiri mengaku kaget revisi Aturantertulis Kementerian Bangsa bisa disetujui Karena Itu RUU inisiatif Lembaga Legis Latif RI. Tetapi, menurutnya, Fraksi PDIP sendiri, kendati menyetujui tapi sudah Menyediakan peringatan.

“Tapi kita sudah Menyediakan warning, kita lagi Berusaha Mengatasi persoalan-persoalan yang serius. Seperti Kesenjangan Ekonomi, lonjakan harga Kelaparan Global, pelemahan Nilai Mata Uang Nasional, hutang luar negeri yang Lebih membengkak, bencana alam terus-menerus; yang ini juga membutuhkan penanganan yang serius dan tentu saja Ini membutuhkan Biaya. Seharusnya pemerintah fokus Di situ,” ujarnya.

Di sisi lain, Djarot membandingkan jumlah nomenklatur Kementerian Di Bangsa-Bangsa lain. Menurutnya, kalau memang motifnya Bagi-Bagi kekuasaan, ya dipersilakan. Tetapi partainya mengingatkan, hal-hal yang menyangkut kerakyatan jangan sampai diabaikan.

“Coba kita bandingkan kementerian Bangsa tetangga Di Bangsa Asosiasinegara-Negaraasiatenggara saja. Malaysia itu berapa Kementerian? Di kita yang paling banyak. Thailand berapa? Cina berapa? Kalau mengatakan (alasannya menambah kementerian), ‘oh ya Bangsa Indonesia besar’, saya bilang oh iya (Indonesia) besar, tetapi besar mana sama Cina? Cina punya 21 Kementerian, Amerika 15. Dan kalau enggak salah Australia Mungkin Saja 21,” kata dia.

“Kalau motifnya Bagi-Bagi kekuasaan, silakan. Tapi kami Akansegera mengontrol, jangan sampai uang Bangsa, jangan sampai persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat Setelahnya Itu justru tidak terselesaikan tapi justru Sebab sibuk Bagi membangun tadi kerajaan-kerajaan,” pungkasnya.