Keputusan Kemasan Rokok Polos Abaikan Hak-hak Pekerja Di Sektor Tembakau

JAKARTA – Usulan mengenai standardisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek yang termuat Di Rancangan Peraturan Pejabat Tingginegara Kesejajaran (RPMK) menuai banyak Penilaian Bersama berbagai pihak, termasuk sejumlah anggota legisIatif Wakil Rakyat RI dan pemangku kepentingan lainnya.

Para anggota dewan Bersama Badan Legislasi (Baleg) hingga Komisi IX Wakil Rakyat RI yang menaungi bidang Kesejajaran dan ketenagakerjaan berbagai fraksi pun turut angkat bicara Di Ditengah situasi yang kian genting, utamanya Bagi perekonomian nasional dan kelangsungan tenaga kerja.

Keputusan ini, yang menjadi turunan Bersama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesejajaran, Disorot diskriminatif dan Berpeluang merugikan industri hasil tembakau, petani dan buruh tembakau, peritel, hingga pedagang kecil.

Anggota Baleg Wakil Rakyat RI Bersama Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti bahwa Keputusan tersebut mengabaikan hak-hak hidup Kelompok yang bergantung Di industri tembakau.

Menurutnya, kemasan rokok polos tanpa merek berisiko mendiskriminasi kelompok-kelompok Kelompok kecil, termasuk pedagang asongan yang telah berkontribusi Di pendapatan Bangsa Lewat cukai. Dampak itu terasa signifikan Bagi tenaga kerja dan petani tembakau, yang Di ini menggantungkan hidup Di industri hasil tembakau.

“Hal tersebut Menunjukkan adanya ketidakadilan Di proses pembuatan peraturan, yang seharusnya melibatkan semua pihak, termasuk kementerian/lembaga Yang Berhubungan Bersama, tanpa adanya unsur diskriminatif,” kata Firman, dikutip, Selasa (24/9/2024).

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Kenaikan Cukai Rokok 5% Tahun Di Batal

Firman menyoroti beleid RPMK yang bertentangan Bersama RUU Produk Internasional Strategis Nasional (RUU KSN). Ia menyebutkan bahwa aturan ini, sebagai turunan Bersama undang-undang, tidak boleh mengintervensi atau menganulir Syarat yang sudah diatur Di undang-undang utama.

“Wakil Rakyat RI Berencana Memutuskan sejumlah langkah Sebagai memastikan RPMK sesuai Bersama Syarat undang-undang. Hingga Di, pihaknya Berencana memeriksa setiap pasal Di RPMK Sebagai memastikan kesesuaiannya Bersama RUU KSN dan undang-undang lainnya,” ujar dia.

Di Pada Yang Sama, Anggota Komisi IX Wakil Rakyat RI Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo, Berkata bahwa tembakau adalah Produk Internasional unggulan nasional yang menghidupi jutaan orang, mulai Bersama petani, pekerja, hingga peritel.