Bisnis  

Banyak NPWP Saja Tidak Punya

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan semprot perusahaan sawit yang menurutnya menjadikan salah satu penyebab penerimaan Pph Di semester I 2024 merosot. Foto/Dok

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal atau Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, salah satu penyebab penerimaan Pph Di semester I 2024 merosot. Hal itu dikarenakan menurunnya setoran Pph para korporasi.

Luhut mengungkapkan, Pada ini masih banyak perusahaan sawit yang Justru belum Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pph). Agar dapat dipastikan juga absen membayar Pph, utamanya PPh Badan.

“Masa ada sekian banyak perusahaan misal Di sawit NPWP saja tidak punya, kalau NPWP tidak punya kan terus PPh Badan semua tidak bisa ditagih,” ujar Luhut dikutip Di unggahan instagram pribadinya, Selasa (9/7/2024).

Hal itu juga, yang menurutnya Pada ini pemerintah Untuk kebut sistem Konversi Digital. Hal itu diharapkan mampu membuat pekerjaan pemerintah lebih efisien, utamanya Untuk strategi pengumpulan perpajakan.

“Ini yang mau kita bereskan, makanya GovTech itu menjadi Topik pemerintah, saya pikir pikir kita tidak bisa bergantung Pada harga Barang Dagangan saja, efisiensi itu menjadi sangat penting, berbasis elektronik,” sambungnya.

Di kesempatan Sebelumnya, Pejabat Tingginegara Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan penerimaan Negeri sepanjang semester I 2024 sebesar Rp1.320 triliun, angka ini terkontraksi 6,2% secara tahunan.

Sedangkan penerimaan Pph Di semester I 2024 sebesar Rp1.028 triliun atau turun Disekitar 7% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sambil PNBP mencapai Rp288,4 triliun atau turun 4,5% (yoy).

Menkeu menjelaskan, penurunan pendapatan Negeri terutama disebabkan Di turunnya harga Barang Dagangan, khususnya batubara dan CPO, yang mempengaruhi Situasi profitabilitas sektor korporasi Agar berdampak Di penerimaan PPh Badan yang terkontraksi 35,5% (yoy).

“Di Pada Yang Sama, penerimaan PPN DN (Untuk negeri), turun 11% (yoy),” kata Sri Mulyani Di Lembaga Legis Latif, (8/7).

Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Banyak NPWP Saja Tidak Punya