Dalam ranah politik Indonesia, perbincangan mengenai penunjukan menteri dan pembentukan kabinet selalu menarik perhatian publik. Salah satu pertanyaan yang kerap muncul adalah seberapa lama waktu yang tersedia bagi seorang presiden untuk menyeleksi dan melantik menteri sebagai bagian dari kabinetnya. Hal ini diatur dengan rinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Proses penunjukan menteri memerlukan strategi yang matang dan kehati-hatian yang tinggi. Diskusi mengenai calon menteri yang akan diangkat selalu menjadi fokus utama, dengan beragam nama yang bermunculan dari berbagai segmen masyarakat dan partai politik. Kabar mengenai jumlah menteri yang akan dilantik juga menjadi topik hangat, seperti yang tengah diperbincangkan dalam konteks Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang dikabarkan akan mengisi 40 posisi menteri.
Meskipun hak prerogatif presiden, proses penunjukan menteri tidak bisa dilepaskan dari kompleksitas dinamika politik. Terutama dalam konteks di mana presiden terpilih mendapatkan dukungan dari koalisi partai politik, proses tersebut seringkali melibatkan negosiasi politik yang rumit. Oleh karena itu, sebelum penunjukan menteri menjadi final, seringkali terdapat periode intensif dalam proses lobi politik.
Menurut peneliti hukum tata negara Feri Amsari, proses pembentukan kabinet tidak selalu berlangsung mulus. Ada berbagai faktor dan dinamika politik yang mempengaruhi, seperti yang dinyatakan dalam konteks Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Namun demikian, menurutnya, pembentukan kabinet tersebut baru akan efektif setelah pelantikan pada Oktober 2024. Hal ini menandakan bahwa pembentukan kabinet adalah proses yang memerlukan waktu dan strategi yang matang.
Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara, penunjukan menteri harus dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah presiden mengucapkan sumpah/janji. Ini menunjukkan bahwa presiden memiliki batas waktu yang terbatas untuk menyusun tim kabinetnya. Namun demikian, praktiknya dapat bervariasi, seperti yang terjadi dalam pembentukan Kabinet Indonesia Maju pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kendati diatur dalam undang-undang, penunjukan menteri sering kali membutuhkan kecepatan dan ketepatan tindakan dari presiden yang baru dilantik.
