Insentif Kendaraan Pribadi Hybrid Diminta Setara Kendaraan Pribadi Bertenaga Listrik

—

Salah satu penjual Kendaraan Pribadi hybrid Di Indonesia, Suzuki Indomobil Sales (SIS), meminta insentif Sebagai Kendaraan Pribadi kategori ini disetarakan Kendaraan Pribadi Bertenaga Listrik. Alasan mendasarnya adalah Kendaraan Pribadi hybrid dan Kendaraan Pribadi Bertenaga Listrik sama-sama mengikuti Langkah Low Carbon Emission Vehicle (LCEV).

Regulasi LCEV tertuang Di Peraturan Pejabat Tingginegara Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021, yang merupakan turunan Untuk Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 Yang Terkait Bersama Retribusi Negara Penjualan atas Produk Mewah (PPnBM).

Untuk regulasi LCEV mendefinisikan berbagai Keahlian kendaraan, yakni Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau sering disebut Low Cost Green Car (LCGC), Full Hybrid, Mild Hybrid, Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), Battery Electric Vehicle (BEV), Fuel Cell dan Flexy Engine.

Deputy Managing Director SIS Donny Saputra mengatakan pihaknya meminta Kendaraan Pribadi hybrid diberikan insentif seperti Kendaraan Pribadi Bertenaga Listrik Pada ini, yaitu Memperoleh diskon PPN sebesar 10 persen. Insentif ini sekarang sudah didapat Wuling, Mobil Hyundai dan Chery.

Dampak insentif itu membuat harga model BEV bisa turun 10-20 persen Sebab konsumen hanya dibebani PPN sebesar 1 persen Pada pembelian.

Insentif Sebagai Kendaraan Pribadi Bertenaga Listrik itu sebenarnya sudah diberikan Di 2023, Lalu diperpanjang hingga Desember 2024 Lewat Peraturan Pejabat Tingginegara Keuangan Nomor 8 Tahun 2024.

“Di Pada awal-awal Penyebara Nmassal kemarin kan ada insentif PPnBM, itu kan terbukti membantu pasar Produsen Kendaraan Pada itu. Situasi sekarang, bila ada insentif PPN (Sebagai Kendaraan Pribadi hybrid) pasti Berencana mengerek jumlah penjualan,” kata Donny.

Arah pemberian insentif diskon PPN 10 persen Untuk pemerintah Pada ini yang hanya Sebagai BEV dinilai sulit menaikkan volume total penjualan Kendaraan Pribadi lantaran model-model terlaris seperti low MPV dan low SUV tidak bisa mendapatkannya.

Untuk perspektif Suzuki, penjualan kedua model itu, diwakili Ertiga dan XL7 yang kini sudah tersedia varian mild hybrid, bisa Menimbulkan Kekhawatiran bila diberikan insentif diskon PPN 10 persen.

Donny juga menjelaskan bila insentif itu diberikan Bagi Kendaraan Pribadi hybrid maka tak menutup kemungkinan model populer lain seperti medium MPV atau medium SUV Berencana masuk Hingga Langkah LCEV.

“Ya kami berharap tidak ada disparitas Keputusan. Harapannya semua yang dinaungi Langkah LCEV bisa Memperoleh insentif yang sama, baik itu hybrid atau BEV. Agar secara keseluruhan produk yang diproduksi Di Indonesia bisa naik volumenya,” ujar Donny.

Dia juga mengatakan suara Suzuki meminta insentif Kendaraan Pribadi hybrid ini sudah dibicarakan Hingga Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang berkomunikasi Bersama pemerintah.

Proses ini dirasa penting sebab Gaikindo menyaring suara anggotanya lalu diaspirasikan Hingga pemerintah sebagai permintaan industri yang mewakili banyak merek.

“Masing-masing merek punya road map terpisah, termasuk kami. Kami juga punya Ide Sebagai kendaraan full battery EV, sudah ada,” ujar Donny.

“Kami, merek-merek yang dinaungi Gaikindo, supaya ini tidak cuma mewakili Suzuki, proses penyelarasan itu Di Gaikindo. Jangan sampai keputusan yang dibuat pemerintah ini hanya menguntungkan satu atau dua merek saja, kan itu poinnya. Ini Berencana berbeda Di Pada lobi-lobi itu dilakukan Bersama masing-masing merek Hingga pemerintah,” ucap dia lagi.