—
Sejumlah warga menduga syarat Memperoleh BPJS Kesejaganan bakal mempersulit proses penerbitan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM).
Secha (22), karyawati swasta asal Tangerang Selatan, Banten mengatakan BPJS Kesejaganan sebagai prasyarat pengurusan merupakan langkah yang memperumit.
“Sebagai Kandidat pembuat SIM, saya merasa keberatan Di adanya peraturan Mutakhir tersebut Lantaran dapat memperumit proses,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/6).
Walhasil, ia menilai makin banyak Komunitas yang enggan mengurus, baik perpanjangan maupun membuat SIM Mutakhir.
Walau demikian dia tak menampik keikutsertaan BPJS Kesejaganan bisa membantu pengendara lantaran berperan sebagai asuransi pengendara Pada berkendara Hingga jalan.
“Dampaknya malah menjadi Kandidat-Kandidat pembuat atau perpanjangan SIM tersebut malas Sebagai mengurusnya,” kata dia.
Senada Secha, Febri (31), karyawati yang berkantor Hingga Jakarta Barat, mengatakan syarat BPJS Kesejaganan mempersulit proses mengurus SIM.
“Bikin ribet banget. Apalagi tahun Di mulai ada pemadanan SIM sama KTP. Kalau sudah ada pemadanan, harusnya jangan tumpang tindih lagi Keputusan Sebagai perpanjang atau pembuatan SIM Mutakhir,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/6).
Lagi pula, kata Febri, setiap perpanjangan dan pembuatan SIM Hingga dalamnya sudah diberikan pilihan Sebagai mengikuti asuransi kecelakaan lewat Asuransi Bhakti Bhayangkara.
“Karena Itu buat apalagi ada BPJS Kesejaganan buat syarat perpanjang SIM,” kata dia.
Seorang karyawati Hingga bilangan Jakarta Selatan, Lala (31), Menyatakan Pendapatnya Sebagai Alternatif. Ia tak masalah BPJS Kesejaganan dijadikan syarat perpanjang dan bikin SIM, asalkan pemerintah Menyediakan sosialisasi yang jelas.
“Enggak apa-apa sih menurut gue, asal memang jelas alesannya apa dan Komunitas yang belum punya BPJS memang diinfo Di baik cara pembuatannya biar bisa bikin SIM Di BPJS,” kata dia Pada ditemui CNNIndonesia.com, Selasa (4/6).
Polri Akansegera memberlakukan aturan BPJS Kesejaganan sebagai syarat membuat dan memperpanjang masa berlaku SIM A, SIM B, dan SIM C. Pemohon nantinya Akansegera diminta Menunjukkan BPJS Kesejaganan atau kepesertaan JKN yang aktif.
Syarat ini Akansegera diuji coba Di 1 Juli hingga 30 September 2024 Hingga tujuh provinsi, yakni Hingga Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Akansegera dilakukan uji coba implementasi mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024, Hingga 7 Daerah kepolisian Daerah, yaitu Polda Aceh, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Metro Jaya, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Timur,” ujar AKBP Faisal Hingga Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/6).
Syarat itu tertuang Hingga Peraturan Kepolisian Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.
Aturan ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Pemimpin Negara (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Langkah Jaminan Sosial Kesejaganan Nasional Sebagai Memperbaiki jumlah Pemakai JKN. Hingga Pada Ini ada Di 63 juta Komunitas yang Pada ini tercatat JKN-nya tidak aktif Di 270,4 juta peserta.
Artikel ini disadur –> Cnnindonesia News: Warga Endus Urus SIM Makin Ribet Pakai BPJS Kesejaganan