6 Fakta Proyek IKN, Penanaman Modal Swasta Masih Minim hingga Ancaman Genangan Air

JAKARTA – Ibu Kota Negeri (IKN) Nusantara dibangun Sebagai mencapai target Indonesia sebagai Negeri maju sesuai Visi Indonesia 2045. Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negeri (RUU IKN) telah disetujui menjadi undang-undang Untuk Pertemuan Paripurna Wakil Rakyat RI dan telah diserahkan kepada Pemimpin Negara Jokowi.

Bambang Susantono adalah tokoh yang diberikan amanah Di Jokowi memimpin pembangunan IKN Nusantara sebagai Kepala Otorita. Kiprahnya yang banyak bergelut Di bidang infrastruktur membuatnya dipilih menjadi Kepala Otorita IKN kala itu.

Pembangunan IKN Nusantara direncanakan berlangsung Untuk empat tahap. Tahap pertama Ke 2020-2024, tahap kedua Ke 2025-2035, tahap ketiga Ke 2035-2045, serta tahap keempat Ke 2045 dan seterusnya.

Pemindahan IKN Untuk Jakarta Di Nusantara direncanakan dilakukan Ke 2024. Upacara Kemerdekaan Di-79 Republik Indonesia Ke 17 Agustus 2024 rencananya Akansegera diselenggarakan Di IKN.

Tetapi, Permasalahan minimnya Penanaman Modal yang masuk Di IKN, permasalahan lahan, hingga mundurnya Kepala OIKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe kini menjadi sorotan publik. Berikut fakta-fakta IKN yang dirangkum SINDOnews Untuk berbagai sumber, Selasa (4/6/2024).

1. Kepala dan Wakil Kepala OIKN Kompak Mengundurkan Diri

Kepala OIKN Bambang Susantono mengundurkan diri Untuk jabatan dua bulan menjelang Wacana Jokowi Mengadakan upacara peringatan HUT RI Di-79 Di IKN. Bukan hanya Bambang, Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe juga mengundurkan diri bersamaan Di Kepala OIKN tersebut.

Dhony Justru mengajukan pengunduran diri lebih dulu Sebelumnya Bambang Susantono. Bambang dilantik langsung Di
Jokowi sebagai Kepala OIKN Ke Maret 2022. Sebagai pengganti, Pemimpin Negara Jokowi menunjuk Basuki Hadimoeljono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN dan Raja Juli Antoni sebagai wakil. Keduanya Pada ini juga menjabat sebagai Pembantu Presiden Tim Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Wakil Pembantu Presiden Tim Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

2. Terkendala Lahan